Home / Semua Artikel

Rabu, 16 Desember 2015

Kunci Jawaban PKN Kelas XII Kurikulum 13 Hal 70

Kunci Jawaban PKN Kelas XII Kurikulum 13 Hal 70

Komentar
Coba kalian klasifikasikan sumber keuangan Negara Republik Indonesi, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

·         Pajak: Iuran wajib yang dibayar kan oleh wajib pajak berdasarkan norma- norma hokum tanpa mendapat balas jasa secara langsung.
·         Denda dan Sita: Bentuk penegakan disiplin dan karakter warga dengan cara memberikan hukuman financial terhadap sebuah pelanggaran

2.      Jelaskan kewenangan Bank Indonesia selaku pemegang kekuasaan monoter di Indonesia?

·         Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah.
Seperti:
o   Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities).
o   Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib.

3.      Siapa saja yang menjadi objek pemeriksaan BPK? Apa saja yang diperiksa oleh BPK?

·         pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
·         BPK memeriksa seluruh keuangan negara, yang meliputi penerimaan negara (baik berupa pajak dan non pajak, seluruh asset dan utang-piutang negara, penempatan kekayaan negara) serta penggunaan pengeluaran negara.

4.      Sesuai tuntutan UUD NRI 1945, saat ini telah berdiri berbagai lembaga penegak hukun seperti Mahkama Agung, Mahkama Kostitusi, Komisi Yudisial, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi kasus-kasus pelanggaran hokum masoh saja terjadi, bahkan cenderung meningkatkan. Berkaitan dengan hal tersebut, lakukanlah kegiatan berikut.

a.       Coba kalian identifikasi factor penyebab masih maraknya kasus pelanggaran hukum.
·         Karena penegak hukum di indonesia belum banyak dan kuranganyasikaptegas,sehingga orang dengan mudah melakukan pelanggaran hukum.

b.      Rumuskan solusi untuk mengatasi hal tersebut menurut pendapat kalian.
·         Adanya generasi penerus yang peduli dengan hukum di Indonesia dan ketegasan dalam mengatasi tindakan pelanggaran hukum apa saja, sehingga pelanggaran tidak merajalela seperti sekarang in
Baca selengkapnya
Kunci Jawaban PKN Kelas XII Kurikulum 13 Hal 58

Kunci Jawaban PKN Kelas XII Kurikulum 13 Hal 58

Komentar
No
Jenis Kekuasaan
Makna
1
Kekuasaan Legislatif
Kekuasaan Legislatif dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia disebut kekuasaan membuat undang-undang. Kekuasaan membuat undang-undang adalah kekuasaan Negara dalam membuat undang-undang dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2
Kekuasaan Eksekutif
Kekuasaan Eksekutif dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia disebut kekuasaan menerapkan/melaksanakan undang-undang. Kekuasaan menerapkan/melaksanakan undang-undang adalah kekuasaan Negara dalam menerapkan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif
3
Kekuasaan Yudikatif
Kekuasaan Yudikatif dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia disebut kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Baca selengkapnya
Kunci Jawaban PKN Kelas XII Kurikulum 13 Hal 56

Kunci Jawaban PKN Kelas XII Kurikulum 13 Hal 56

Komentar
 Bagaimana bentuk kerja sama antara BPK RI dengan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan berbagai kasus penyalahgunaan keuangan negara?

Bentuk kerja sama antara BPK RI dengan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan berbagai kasus penyalahgunaan keuangan negara adalah dengan cara bertukar informasi guna kepentingan penyidikan dan kepentingan audit, kerjasama antar pendidikan dan pelatihan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

2.      Berdasarkan temuan-temuan BPK RI ternyata potensi kerugian negara masih cukup tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut, coba identifikasikan penyebab terjadinya hal tersebut.

Penyebab terjadinya potensi kerugian negara yang masih cukup tinggi adalah tindak pidana korupsi yang semakin meluas.

3.      Apa yang akan terjadi apabila Negara terus mengalami kerugian?

Yang akan terjadi apabila Negara terus mengalami kerugian adalah kekacauan dan penyimpangan dalam penggunaan keuangan Negara

4.      Apa yang harus pemerintah lakukan untuk mencegah terjadinya kerugian Negara?

Yang harus dilakukan pemerintah dalam mencegah terjadinya kerugian Negara adalah terus memeriksa dan mengelola keuangan Negara dengan baik.

5.      Apa saja bentuk dukungan yang dapat kamu berikan untuk menunjang kinerja BPK RI?

Bentuk dukungan yang dapat saya berikan untuk menunjuang kinerja BPK RI sebagai pelajar adalah jika ada ‘oknum’ di sekolah yang melakukan pemungutan liar segera melaporkan tindakan kepada pihak sekolah yang berwenang.
Baca selengkapnya
Kunci Jawaban PKN Kelas XII Kurikulum 13 Hal 53

Kunci Jawaban PKN Kelas XII Kurikulum 13 Hal 53

1 Komentar
Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, BPK memiliki karakterisik yang membedakannya dengan lembaga negara lain, Nah, Sekaranag coba kalian tuliskan karakteristik BPK dengan merujuk kerenruan Bab VIIIA Undang-Undang Dasar Negra Republik Indonesia 1945!

No.
Karakteristik BPK
1.
BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
2.
Terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah karena jika tunduk pada pemerintah tidaklah mungkin dapat melakukan kewajibannya dengan baik
3.
BPK bukanlah badan yang berdiri di atas pemerintah
Baca selengkapnya
Kunci Jawaban PKN Kelas XII Kurikulum 13 Hal 46

Kunci Jawaban PKN Kelas XII Kurikulum 13 Hal 46

Komentar
1.Bacalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kemuadian identifikasikan tugas pejabat negara yang mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Presiden dalam mengelola keuangan negara!
No.
Pejabat Negara
Tugas dalam Pengelolaan Keuangan Negara
1.
Menteri Keuangan
Menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan kekayaan negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
2.
Pimpinan Lembaga Negara
·         Menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya
·         Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran
·         Melaksanakan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya
·         Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara
·         Mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya
·         Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya
·         Melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan undang-undang
3.
Kepala Daerah
·         Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD
·         Mengajukan rancangan Peraturan Daerah
·         Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD
·         Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama
·         Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah
·         Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan




2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara secara tegas dan jelas menetapkan tugas dan kewenangan setiap pejabat negara dalam pengelolaan keuangan negara sebagaimana telah kalian tuliskan pada tabel di atas. Akan tetapi, meskipun demikian, akhir-akhir ini sering terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh oknum pejabat negara, seperti melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan sebagainya. Berkaitan dengan hal tersebut lakukanlah kegiatan berikut.

a. Coba kalian identifikasikan penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan tersebut?

·         Menyangkut masalah keimanan, kejujuran, moral dan etika yang mudah terpengaruh & tergoda untuk melakukan tindak pidana korupsi
·         Kurang tegasnya peraturan perundang-undangan untuk memberantas korupsi, pencucian uang dan sebagainya
·         Sanksi yang kurang tegas bagi para koruptor sehingga tidak menimbulkan efek jera & tidak mencegah munculnya koruptor-koruptor baru
·         Lemahnya pengawasan dan kontrol terhadap kenirja aparat dengan negara sehingga memberikan peluang korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan
·         Tidak adanya rasa nasionalisme dalam diri pejabat negara, dan lain-lain

b. Menurut kalian, jenis hukuman apa yang pantas dijatuhkan kepada pejabat negara yang melakukan tindakan penyalahgunaan kewenangan tersebut?

Penyitaan seluruh kekayaan, hukuman penjara atau penjara seumur hidup, atau pidana mati juga bisa dilakukan tergantung dari korupsi yang dia lakukan semua itu dilakuan untuk memberikan efek jera & mencegah munculnya koruptor-koruptor baru

c. Coba rumuskan solusi apa yang dapat kalian ajukan untuk mengatasi persoalan tersebut?

·         Menerapkan pemerintahan yang bersih, jujur, dan terbuka
·         Perhitungan kekayaan para pejabat negara secara berkala sehingga bisa diketahui apabila ada pejabat negara yang mempunyai kekayaan yang tidak wajar
·         Menerapkan sanksi pidana yang maksimal secara tegas, adil, dan konsekuen tanpa ada diskriminasi bagi para pelaku korupsi

·         Para penentu kebijakan harus memiliki kesamaan visi, profesionalisme, komitmen, tanggungjawab, integritas moral yang tinggi dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi
Baca selengkapnya
Langganan: Postingan (Atom)